Pengamat : Polisi Harusnya Tindak Tegas Pelaku Persekusi 0 153

JokowiMaruf.Net – Gerakan tagar #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi bukan suatu pelanggaran hukum UU Pemilu dan tindak pidana. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menyampaikan bahwa hastag itu bukan suatu pelanggaran pemilu dan bukan merupakan suatu kampanye. Pengguliran hastag itu merupakan hak konstitusional warga negara.

Demikian pendapat Pakar hukum Dr. Ahmad Sudiro, SH., MH., menanggapi polemik hastag #2019GantiPresiden yang mendapat penolakan di beberapa daerah.

Pengguliran tanda pagar dan aksi #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi, menurut ahli hukum ini, sama-sama konstitusional. Negara termasuk polisi, wajib menjamin kemerdekaan berpendapat.

Baru menjadi masalah hukum jika mengumpulkan massa ada keributan. Jika ada dua kelompok bertentangan di lapangan, polisi wajib mengatur dan menjamin keamanan kedua kelompok itu.

“Yang tidak boleh itu manakala dalam pengumpulan massa kemudian ada keributan yang menimbulkan tindakan-tindakan anarkis dan melanggar hukum, ujar pria yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara ini di Jakarta, Selasa (12/9/2018)

Terkait situasi keamanan adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian. Prinsipnya tegas, polisi harus netral dan tidak boleh memihak.

Ahmad Sudiro mempersilahkan kelompok #2019GantiPresiden atau #2019JokowiTetapPresiden untuk menggelar deklarasi asal melalui prosedur yang diatur saat ini.

“Sekarang ini banyak hastag, ada ganti Presiden, ada juga yang tetap Jokowi, Jokowi 2 periode dan sebagainya. Sebenarnya mereka silahkan saja untuk deklarasi dan sebagainya. Mengumpulkan orang dijamin konstitusi, baik yang ganti Presiden maupun yang tetap Jokowi, asal melalui prosedur yang diatur,” katanya.

Namun, lanjut Ahmad Sudiro, jika ada tindakan destruktif dan anarkis serta keributan-keributan itu masuk ke ranah pelanggaran hukum.
Ahmad tidak sependapat hastag dan aksi Ganti Presiden dikategorikan sebagai tindakan makar. “Saya tidak sependapat”.
Hastag dan Aksi Ganti Presiden atau tetap Jokowi 2 periode bukan tindakan makar, karena hal tersebut belum memenuhi unsur Delik makar. paparnya.

Menurut Ahmad Sudiro, kategori makar itu jika sudah melakukan tindakan aktif untuk menggulingkan satu pemerintahan yang sah dengan cara-cara yang inkonstitusional.

Ahmad Sudiro juga menyayangkan jika aksi “Tagar” saat ini mengalami persekusi. Menurutnya tindakan persekusi tersebut sudah dikategorikan tindak pidana umum. “Itu masuk delik umum, bukan delik aduan. Aparat keamanan seharusnya sudah bisa melakukan tindakan. Tidak perlu menunggu orang yang dipersekusi itu melapor,” katanya.

Menurut Ahmad Sudiro polisi bisa dianggap melakukan pembiaran, ketika membiarkan satu kelompok melakukan persekusi kemudian didiamkan saja. “Dan itu tidak boleh terjadi. Apalagi dilakukan aparat, karena tugas mereka itu seharusnya mengamankan. Kalau terjadi persekusi dan aparat mengetahuinya harusnya aparat sudah bisa melakukan tindakan hukum terhadap orang yang melakukan persekusi,” katanya.

Menurut pendapat Ahmad Sudiro, tindakan pejabat intelijen yang melakukan tugas polisi dalam pelarangan Neno Warisman di Riau itu sebagai tidak lazim. “Seharusnya tidak seperti itu, intel itu aktor di belakang layar. Tugas Intel memberikan umpan dan informasi semua data yang diperlukan di lapangan. Yang menjadi aktor lapangan ttg masalah keamanan adalah pihak kepolisian,” tuturnya.

“Namanya intel itu kan silent operation. Cuma kadang-kadang intel Indonesia itu lucu. Dulu ada contoh orang yang dapat SK sebagai Intel, malah di publish di medsos. [JMN/Tim]

Facebook Comments
Previous ArticleNext Article

Most Popular Topics