Presiden Jokowi Terbitkan Aturan Bonus 200 Juta untuk Pelapor Korupsi 0 813

Jakarta, JokowiMaruf.Net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu isinya terkait bonus yang akan diberikan kepada masyarakat yang berani melaporkan dugaan terjadinya korupsi oleh pejabat negara.

Menurut Jokowi, korupsi merupakan tindak kejahatan yang luar biasa. Pemberantasannya juga harus dengan cara-cara yang luar biasa, tidak hanya oleh aparat penegak hukum tapi kita ingin ada partisipasi masyarakat.

“Caranya bagaimana? Saya telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 17 September 2018 lalu,” kata Presiden Jokowi melalui akun medianya Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan terkait cara yang dapat ditempuh masyarakat yakni melaporkan ke pihak yang berwajib jika terdapat bukti-bukti kuat terjadilah pelanggaran korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Jumlah bonus yang dijanjikan Presiden Ke-7 Indonesia kepada Pelapor kasus bisa mencapai 200 juta rupiah, tergantung besaran kerugian negara.

“Isinya, antara lain, masyarakat yang memiliki informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menginformasikannya kepada pejabat berwenang atau penegak hukum. Peran serta masyarakat itu nantinya akan diganjar penghargaan berupa premi dengan besaran dua permil dari jumlah kerugian negara dengan nilai maksimal hingga Rp200 juta,” tegasnya.

Jokowi menuturkan, mekanisme pemberian penghargaan tersebut akan diatur dalam peraturan teknis. Hal ini dapat menjadi salah satu motivasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat untuk menjadi whistleblower dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. [JMN/Marsel]

Facebook Comments
Previous ArticleNext Article

Most Popular Topics