Tak Mau Korbankan Rakyat, Jokowi Talangi Defisit BPJS Kesehatan Sebesar Rp4,9 Triliun 0 648

Jakarta, JokowiMaruf.Net – Presiden RI Joko Widodo ternyata sudah menginstruksikan agar defisit BPJS Kesehatan ditalangi dulu lewat dana cadangan APBN 2018 sebesar Rp4,9 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah ini sangat concern terhadap urusan kesehatan masyarakat.

Dwi Badarmanto, mewaliki Direktorat Informasi dan Publikasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf menilai, pemerintah tak mau masyarakat kecewan dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Di mana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program prioritas.

“Banyak keluhan dari rumah sakit karena adanya tunggakan BPJS, sehingga masyarakat sulit dalam memperoleh akses kesehatan,” kata Dwi kepada wartawan pada Rabu (17/10/2018) malam.

Kondisi ini tentu tak bisa dibiarkan terus menerus. Karena itu, pemerintah mengambil sikap dengan menggunakan dana dari APBN. Ia pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi. Apalagi, kebijakan tersebut mestinya tak perlu campur tangan Presiden.

“Cukup sampai pada Dirut BPJS saja, yang penting kan memperbaiki manajemennya,” ungkap Dwi.

Namun di satu sisi, ia mengakui memang tidak mudah tugas dan pekerjaan Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris. Banyak sekali fasilitas kesehatan di Indonesia seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang harus dikelolanya secara tidak langsung.

“Tidak semua fasilitas kesehatan ini pun memiliki manajemen yang bagus dalam mengelola sistem BPJS Kesehatan. Jadi, memang ini kondisi yang tidak mudah,” tambah dia.

Karena itu, ia sangat salut dengan kebijakan Jokowi yang justru dianggapnya “pasang badan” untuk menghadapi persoalan-persoalan publik. Menurutnya, BPJS Kesehatan sangat lah vital, jangan sampai gara-gara urusan defisit ini, masyarakat jadi korban.

“Sekarang tinggal bagaimana pihak rumah sakit juga berbenah diri dalam mengelola manajemennya. Jangan lagi ada kabar menolak pasien BPJS atau membeda-bedakannya,” sambung Dwi.

Hal ini pun pernah disinggung oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rhenald Kasali. Menurut dia, di era digital ini rumah sakit juga perlu berbenah diri.

“Padahal, banyak rumah sakit yang sukses dan megah dengan memanfaatkan pelayanan JKN,” ujar dia di sela-sela acara “Hospitalpreneurs in Disruption Era” pada Juli lalu di Jakarta.

Kata Rhenald, pihak rumah sakit juga perlu introspeksi diri, jangan cuma sekadar mengeluh saja. Wajah industri hari ini berbeda dengan 20 tahun lalu.

Dalam acara Kongres XIV Persatuan Rumah Sakit Seluruh Inonesia (PERSI) di JCC pada Rabu pagi, Presiden Jokowi pun sempat menyinggung agar para pengelola rumah sakit memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara maksimal.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk klaim penyakit sangat lah besar. Pada 2017 lalu misalnya, menurut Presiden, untuk penyakit jantung Rp9,25 triliun. Lalu, pengobatan kanker Rp3 triliun, gagal ginjal Rp2,2 triliun, dan penanganan stroke Rp2,2 triliun.

“Gede banget loh,” kata Jokowi pada pembukaan acara tersebut.

Jokowi juga mengaku kerap kali memarahi Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris terkait defisit tersebut. Menurutnya, perlu manajemen yang baik dari BPJS, karena untuk mengurus negara sebesar dan seluas Indonesia memang tidak lah mudah.

“BPJS urus berapa ribu rumah sakit, tetapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini bisa mudah. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen,” ujar dia.

Pemerintah sendiri, kata dia, selalu mencari solusi atas persoalan ini. Namun, tidak terus menerus setiap tahun harus dibantu. Jokowi pun menyayangkan kalau masalah hutang BPJS sampai jadi urusan Presiden. Katanya, cukup di menteri kesehatan atau dirut BPJS.

“Kalau tahun depan masih diulang lagi, kebangetan,” ucap Presiden.

Apa yang dilakukan pemerintah terhadap defisit BPJS ini merupakan jawaban dari apa yang disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah pada September lalu.

Menurut dia, tidak ada jalan lain terkecuali pemerintah keluarkan uang untuk membayar tunggakan BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai sebagai solusi yang baik, mengingat pelayanan kesehatan memang diperlukan itu setiap hari oleh masyarakat.

“Hal ini juga sesuai janji Presiden terkait arti “Indonesia Sehat” itu harus bisa terselenggara,” kata Fahri.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, BPJS Kesehatan mengaku tengah mengalami defisit arus kas mencapai Rp16,5 triliun. Dengan rincian, rencana kerja anggaran tahunan 2018 sebesar Rp 12,1 triliun plus carry over Rp 4,4 triliun. [JMN/Tim]

Facebook Comments
Previous ArticleNext Article

Most Popular Topics